PANDANGAN 3 PEMIMPIN/PEJABAT PEMERINTAH DI DAERAH KAB.NGAWI

1.      Subagyo (Bupati Ngawi Periode 1994-1999)

Bagaimana cara mendapatkan posisi tersebut ?

Sebelum menjabat beliau adalah dari ABRI. Dan di masa Orde Baru kurang lebih beliau di tunjuk untuk memimpin daerah Kab.Ngawi

Bagaimana beliau menjalankan kekuasaannya ?

Menjalankan berdasarkan amanah Presiden, mulai sedikit membangun Ngawi walaupun disaat krisis moneter dengan pengembangan potensi daerah

Setelah Pensiun, beliau berada di posisi mana ?

Permission

Beliau merupakan negarawan atau politisi ?

Merupakan Negarawan

2.      dr. Harsono (Bupati Ngawi Periode 1999-2010)

Bagaimana cara mendapatkan posisi tersebut ?

Sebelumnya beliau adalah seorang dokter dan saat pemilu maju pilkada dan dimenangkan oleh beliau

Bagaimana beliau menjalankan kekuasaannya ?

Cukup baik dalam pengelolaan daerah Ngawi dan pengembangan potensi di daerah Ngawi.

Setelah Pensiun, beliau berada di posisi mana ?

Production

Beliau merupakan negarawan atau politisi ?

Merupakan Negarawan

3.      Drs. Pudji Hartono (Kepala Dinas Perhubungan Periode 1999-2004)

Bagaimana cara mendapatkan posisi tersebut ?

Beliau sebelum menjabat di Dishub ialah Camat Sine dan Ngawi, pernah mendapat predikat camat terbaik se Jawa Timur dan akhirnya jabatan terakhir menduduki di Kepala Dishub

Bagaimana beliau menjalankan kekuasaannya ?

Menjalankan kekuasaan sangat transparan dalam anggaran, pengelolaan uang dana retribusi digunakan untuk perbaikan jalan rusak dan juga tegas dalam menjalankan amanah

Setelah Pensiun, beliau berada di posisi mana ?

Production

Beliau merupakan negarawan atau politisi ?

Negarawan

2.   

Read more ...

KINERJA BIROKRASI ORBA DAN REFORMASI

Birokrasi Masa Orde Baru

Birokrasi pada masa Orde Baru menciptakan strategi politik korporatisme Negara yang bertujuan untuk mendukung penembusan ke dalam masyarakat, sekaligus dalam rangka mengontrol publik secara penuh.Pemerintahan Orde Baru lebih menggunakan birokrasi untuk mengurus kehidupan publik, dalam arti fungsi regulatif daripada fungsi pelayanan publiknya. Birokrasi sebagai kepanjangan tangan dari pelaksanaan regulasi pemerintah. Menjadikan birokrasi sangat tidak terbatas kuasanya dan sulit dikontrol masyarakat. Masih kuatnya kultur birokrasi yang menempatkan pejabat birokrasi sebagai penguasa dan masyarakat sebagai pengguna jasa sebagai pihak yang dikuasai, bukannya sebagai pengguna jasa yang seharusnya dilayani dengan baik, telah menyebabkan perilaku pejabat birokrasi menjadi bersikap acuh dan arogan terhadap masyarakat.

Dalam kondisi pelayanan yang sarat dengan nuansa kultur kekuasaan, publik menjadi pihak yang paling dirugikan. Kultur kekuasaan dalam birokrasi yang dominan membawa dampak pada terabaikannya fungsi dan kultur pelayanan birokrasi sebagai abdi masyarakat. Pada saat tersebut sebenarnya berbagai praktik penyelewengan yang dilakukan oleh birokrasi terjadi tanpa dapat dicegah secara efektif. Penyelewengan yang dilakukan birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa menjadikan masyarakat sebagai objek pelayanan yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pribadi pejabat ataupun aparat birokrasi. Kultur kekuasaan yang telah terbentuk semenjak masa birokrasi kerajaan dan kolonial ternyata masih sulit untuk dilepaskan dari perilaku aparat atau pejabat birokrasi.

Birokrasi Masa Reformasi

 Pemerintahan masa reformasi dimulai dengan keinginan untuk membuat kondisi birokrasi yang baik (good govermence) seperti membuat undang-undang dan lembaga-lembaga yang mengatur para birokrat melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat.

 Kemudian dalam masa ini dikenal dua macam birokrasi yaitu birokrasi patrimonial dan birokrasi kapitalisme. Birokrasi patrimonial sendiri dapat diartikan sebagai perekrutan orang ke dalam birokrasi didasarkan pada kedekatan hubungan personal yang mengabaikan kualitas individu, namun lebih memprioritaskan loyalitas kepada atasan. Untuk yang kedua untuk kapitalisme, disini para birokrat secara aktif terlibat dalam aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Faktor kultural dan struktural seperti di atas berperan besar dalam mendorong terjadinya KKN di kalangan birokrasi. Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi, tampaknya belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia. Inefisiensi kinerja birokrasi dalam penyelengaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik masih tetap terjadi pada masa reformasi walaupun sudah dapat ditekan. Birokrasi sipil termasuk salah satu sumber terjadinya inefisiensi pemerintahan. Inefisiensi kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik terlihat dari masih sering terjadinya kelambanan dan kebocoran anggaran pemerintah. Jumlah aparat birokrasi sipil yang terlampau besar merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap inefisiensi pelayanan birokrasi.

Perbedaan Birokrasi/birokrat di Masa Orba dan Reformasi

Kinerja Birokrasi ORBA : Administrasi yang sangat berbelit-belit, proses administrasi yang lama, tunduk pada satu perintah (komando)

Kinerja REFORMASI : Administrasi masih berbelit-belit, proses administrasi sedikit lebih cepat, sudah adanya tata tertib yang mengatur birokrat.

Transparansi ORBA : Sangat buruk, karena badan pengawas tunduk kepada Presiden.

Transparansi REFORMASI : Lebih baik, karena dibuat lembaga yang khusus untuk mengawasi.

Akuntabilitas ORBA : Sangat buruk, karena tanggungjawab langsung dengan Presiden, tanpa tanggungjawab kepada masyarakat.

Akuntabilitas REFORMASI : Lebih baik, karena tidak hanya bertanggungjawab kepada presiden saja, tetapi tanggungjawab kepada masyarakat melalui media massa.

Efesiensi Kinerja  ORBA: Inefisien terlihat dengan jelas, dan belum mampu untuk ditekan, karena partisipasi publik sama sekali belum ada

Efisiensi Kinerja REFORMASI: Kinerja belum terlalu efisien namun sedikit demi sedikit mampu ditekan, karena partisipasi publik sudah mulai terlihat.

ALFERDO SATYA KURNIAWAN 201810050311 094

 

Read more ...

KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN PEMIMPIN ORBA

PEMIMPIN ORBA

Bagaimana Pemimpin Orba merebut atau mempertahankan Panggungnya  ?

A. Memanipulasi Pendidikan
Memanipulasi dunia pendidikan menjadi salah satu cara yang efektif untuk mencuci otak generasi muda. Misalnya dengan kurikulum yang sangat padat, Penataran P4, dan sebagainya. Semua hal tersebut membuat generasi muda takut dan khawatir jika tidak sependapat dengan pemerintah. Melalui pendidikan, pemerintah juga berusaha membuat semua warga yakin bahwa pembangunan berkembang sangat pesat.

B. Membuat UU yang Menyimpang
Undang-undang yang menyimpang dan paling dikenal pada masa ini contohnya adalah UU Subversif. UU yang menyatakan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang menghina Presiden dan keluarganya. Termasuk di dalamnya tidak dapat mengkritik pemerintahan yang ada atau berseberangan dengan kebijakan pemerintah. UU ini bertolak belakang dengan UUD 1945 pasal 28 asas kemerdekaan mengemukakan pendapat  yang menyatakan bahwa seharusnya semua warga negara Indonesia bebas mengeluarkan pendapat.

C. Menjadikan TNI Sebagai Alat Politik
TNI yang pada masa pemerintahan orde baru lebih dikenal dengan ABRI dijadikan alat politik. Ini terjadi khususnya ketika dikeluarkannya kebijakan tentang dwi fungsi ABRI. Semenjak saat itu, seluruh kekuasaan negara dikuasai oleh ABRI, dibawah Presiden Soeharto.
D. Membatasi Peran Media Masa

Peran pers dalam masyarakat demokrasi sebagai penyalur dan pengawas jalannya pemerintahan sangat dibatasi. Media massa atau pers, yang saat itu adalah televisi, radio, dan surat kabar hanya diijinkan memberitakan hal-hal baik tentang pembangunan. Mereka juga dilarang mengkritik penguasa dan keluarganya. Media massa yang melanggar aturan akan dicopot SIUP nya atau dikenal dengan sebutan dibredel.

E. Meminimalisir Peran Rakyat
Meminimalisir peran rakyat menjadi salah satu upaya pemerintahan orde baru untuk mempertahankan kekuasaan. Rakyat diberi informasi tentang kemajuan saja. Segala kekurangan ditutupi, sehingga rakyat terlena. Perannya juga dibatasi oleh partai politik yang ada. Tidak ada keterlibatan rakyat di dalamnya.

F. Mencanangkan Ideologi Tunggal
Ideologi Pancasila sebagai ideologi tunggal semua bentuk partai dan organisasi menjadi langkah selanjutnya. Dengan ideologi tunggal, segala jenis aspirasi yang berbeda dianggap sebagai pemberontakan atau perlawanan terhadap persatuan dan kesatuan.

G. Memutarbalikkan Sejarah
Memutarbalikkan sejarah juga dilakukan oleh pemerintah orde baru. Semua sejarah perang merebut kemerdekaan hingga perang kemerdekaan diputarbalikkan dengan mengutamakan tokoh-tokoh tertentu menjadi pahlawan. Kebanyakan sejarah adalah dengan menomorsatukan peran ABRI, seolah tidak ada perjuangan rakyat di dalamnya.

Bagaimana Pemimpin Orba membayar janjinya ?

Dengan cara melakukan kerja sama dengan swasta dan negara lain, terutama kontrak pertama dengan freepot dengan hasil yang di dapat digunakan untuk membengun perekonomian dan infrastruktur di Indonesia. Meskipun jawasentris, tetapi berhasil pula melakukan pembangunan dengan istilah trilogi pembangunan (stabilitas ekonomi, pertumbuhan, pemerataan pembangunan dan hasilnya), lalu juga ada REPELITA

Bagaimana Pemimpin Orba memperhatikan partai dan konstitusinya ?

Pembatasan Jumlah Parpol
Partai politik dalam negara demokrasi merupakan pencerminan aspirasi rakyat. Pada masa orde baru hanya ada tiga partai politik yang diakui, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan membatasi jumlah fungsi partai politik yang ada, maka akan lebih mudah bagi perintah berkuasa untuk mengatur. Kenyataannya, meski Golkar menjadi parpol yang menaungi kekuasaan, semua parpol yang ada tetap diatur oleh penguasa.

REFORMASI

Bagaimana Pemimpin Reformasi merebut atau mempertahankan Panggungnya  ?

Dengan cara disaat pemilu, mereka melakukan kampanye dengan mengambil simpati rakyat yaitu membuat janji dan relasi manakala jika terpilih akan melakukannya. Dan juga mempertahankan kekuasaan dengan melanjutkan janji-janji juga memperbaiki dan menambah kinerja positif agar dapat dipilih kembali

Bagaimana Pemimpin Reformasi  membayar janjinya ?

Dengan melakukan pembayaran janji menepatinya direalisasikan sesuai dengan janjii. Lalu, juga melakukan penyuluhan progam ke seluruh tempat agar pemerataan bisa tercapai

Bagaimana Pemimpin Reformasi memperhatikan partai dan konstitusinya ?

Memberikan jatah kursi di legislative maupun eksekutif , dengan begitu partai mereka bisa terangkat dan tidak memungkinkan di periode selanjutnya jika mendapat predikat baik akan bisa memimpin kembali.

ALFERDO SATYA KURNIAWAN 201810050311 094

 

Read more ...